Jasa Konstruksi
Beranda » Berita » Cegah Kerugian Negara, Maxi Dethan Dukung Probity Jalan GOR Oepoi Kupang

Cegah Kerugian Negara, Maxi Dethan Dukung Probity Jalan GOR Oepoi Kupang

Kepala Dinas PUPR Kota Kupang, Maxi N. Dethan, ST., MT (Foto Kanis Jehola)

WKN.COM, KUPANG – Kepala Dinas PUPR Kota Kupang, Maxi N. Dethan, ST., MT., menyatakan dukungannya terhadap pelaksanaan probity audit oleh Inspektorat bersama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada sejumlah proyek infrastruktur di Kota Kupang, termasuk pekerjaan Jalan GOR Oepoi Kupang.

Menurut Maxi Dethan, probity merupakan langkah pengawasan yang sangat penting karena berfungsi sebagai upaya pencegahan sebelum terjadi kesalahan dalam pelaksanaan proyek pemerintah yang berpotensi menimbulkan kerugian negara.

“Probity ini bagus karena mencegah terjadinya kerugian negara. Misalnya kita dengan Inspektorat. Inspektorat melaksanakan probity dengan KPK, kemudian mereka memberikan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) probity untuk ditindaklanjuti. Jadi probity itu tindakan pencegahan sebelum terjadi kesalahan,” ujar Maxi Dethan kepada wartakonstruksintt.com, Selasa siang (2/6/2026).

Ia menilai, pelaksanaan probity justru memberikan rasa nyaman bagi perangkat daerah pelaksana kegiatan karena berbagai potensi permasalahan dapat diketahui sejak awal sehingga segera diperbaiki.

“Jadi saya rasa itu bagus kalau semua paket dilakukan probity. Kita lebih senang juga karena lebih baik mendapat temuan sejak awal daripada setelah pekerjaan selesai baru ada temuan. Itu yang kemudian sulit untuk ditindaklanjuti,” katanya.

130 Peserta Ikut Uji Sertifikasi Tenaga Kerja Konstruksi di ATK

Selain proyek Jalan Imam Budiman atau Jalan GOR Oepoi Kupang, pelaksanaan probity juga dilakukan pada pekerjaan peningkatan jalan di wilayah Maulafa dengan total anggaran mencapai Rp 24 miliar. Proyek tersebut nantinya akan diawasi melalui mekanisme probity oleh Inspektorat.

Kepala Dinas PUPR Kota Kupang, Maxi N. Dethan, ST., MT dan Kabid Bina Marga Dinas PUPR Kota Kupang, Jack Puu, bersama tim KPK di Jalan GOR Oepoi Kupang, beberapa waktu lalu. (Foto IST)

Maxi menegaskan, pengawasan sejak tahap awal akan membantu seluruh pihak menjalankan pekerjaan sesuai ketentuan yang berlaku serta meminimalkan potensi penyimpangan.

“Saya sangat mendukung dilakukan probity ini supaya kita lebih nyaman dalam bekerja dan untuk mencegah kerugian negara,” tegasnya.

Pelaksanaan probity audit sendiri merupakan salah satu instrumen pengawasan yang bertujuan memastikan proses pengadaan dan pelaksanaan proyek pemerintah berjalan sesuai prinsip transparansi, akuntabilitas, serta mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dengan adanya pendampingan dan pengawasan sejak awal, potensi kesalahan administrasi maupun teknis dapat diminimalkan sehingga kualitas pembangunan dan pengelolaan anggaran daerah dapat lebih terjaga.

Mendorong Peran Perguruan Tinggi: Melahirkan Nelayan Profesional

Sebelumnya diberitakan, tim dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan evaluasi dan monitoring langsung terhadap pekerjaan proyek Jalan Imam Budiman atau Jalan GOR Oepoi Kupang, Selasa (19/5/2026).

Direktur CV Tiga Putra Agung, Lambertus Lay, selaku kontraktor pelaksana pekerjaan jalan itu, mengatakan, kedatangan tim KPK berlangsung mendadak saat dirinya bersama tim sedang berada di Kantor BPK RI Perwakilan Nusa Tenggara Timur (NTT) untuk melakukan klarifikasi terkait hasil temuan pekerjaan tahun sebelumnya.

“Awalnya kami bersama PPK dan tim kajian teknis lapangan berada di Kantor BPK RI Perwakilan NTT untuk klarifikasi. Namun tiba-tiba ada informasi dari manajemen pekerjaan di Dinas PUPR Kota Kupang bahwa ada tim dari KPK yang datang melakukan monitoring dan evaluasi pekerjaan,” ujar Lambertus Lay, Selasa (19/5/2026) siang.

Ia menjelaskan, salah satu pekerjaan yang dipantau adalah proyek Jalan Imam Budiman atau Jalan GOR Oepoi Kupang.

Setelah menerima informasi tersebut, pihak kontraktor pelaksana langsung menuju lokasi pekerjaan dan mendapati sejumlah pihak telah hadir, di antaranya unsur pengawasan kota, inspektorat, serta Dinas PUPR Kota Kupang.

Pembangunan Patung Yesus di Semau: Antara Legitimasi Hukum, Review Tata Kelola, dan Akuntabilitas Publik

Menurut Lambertus, tim KPK yang berjumlah sekitar enam hingga tujuh orang itu memberikan perhatian serius terhadap aspek teknis maupun administrasi pekerjaan. Mereka mengingatkan agar seluruh proses pekerjaan dilakukan sesuai spesifikasi teknis dan kontrak yang telah disepakati.

“Tim KPK berkali-kali mengingatkan agar hati-hati dalam pelaksanaan pekerjaan karena dengan teknologi yang mereka miliki, mereka bisa mendeteksi berbagai potensi penyimpangan yang dapat merugikan negara, termasuk dari sisi material, ketebalan, kedalaman, hingga kualitas pekerjaan,” katanya. (kas)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

× Advertisement
× Advertisement