WKN.COM, KUPANG — Pekerjaan rehabilitasi Daerah Irigasi (DI) Mena di Kabupaten Timor Tengah Utara (TTU), Nusa Tenggara Timur (NTT), terdampak kebijakan efisiensi anggaran. Dana pekerjaan yang sebelumnya mencapai Rp 30,9 miliar dipotong Rp 10 miliar setelah kontrak pekerjaan selesai.
Kepala Satuan Kerja Pelaksanaan Jaringan Pemanfaatan Air (Kasatker PJPA) pada Balai Besar Wilayah Sungai Nusa Tenggara II (BBWS Nusa Tenggara II), Ari Mulerli, kepada wartakonstruksintt.com di Kupang, Rabu (12/8/2026), menjelaskan, pemotongan tersebut membuat panjang saluran irigasi yang dapat direhabilitasi berkurang dari rencana awal 14 kilometer menjadi sekitar 8 kilometer.
“Awalnya dengan anggaran sekitar Rp 30,9 miliar, bisa mengerjakan sepanjang 14 kilometer. Ketika dikurangi atau dipotong Rp 10 miliar, di lapangan kita hanya bisa kerjakan 8 kilometer,” kata Ari.
Menurut Ari, pemotongan anggaran telah dilakukan melalui DIPA dan administrasinya telah direvisi melalui KPPN. Dengan demikian, nilai anggaran yang tersedia untuk pekerjaan tersebut menjadi sekitar Rp 20 miliar lebih.
Ari menjelaskan, enam kilometer saluran yang tidak lagi dikerjakan berada pada bagian ujung jaringan. Dimensi saluran pada bagian tersebut relatif lebih kecil dibandingkan saluran pada kilometer 0 hingga kilometer 8 yang merupakan saluran primer dan sekunder dengan ukuran lebih besar.
“Jadi makin ke bawah makin kecil. Makanya dari 14 kilometer itu berkurang sekitar 6 kilometer dengan nilai Rp 10 miliar,” ujarnya.
Ia memastikan sisa pekerjaan sepanjang enam kilometer akan kembali diusulkan dalam tahun anggaran 2027. Namun, nilai yang diusulkan diperkirakan lebih dari Rp 10 miliar karena harus menyesuaikan dengan harga material terbaru saat itu.
“Jadi nanti yang diajukan pasti lebih dari Rp 10 miliar karena harganya menyesuaikan dengan harga terbaru. Yang naik signifikan itu bahan-bahan dari luar, sedangkan bahan lokal seperti batu dan pasir juga naik tapi tidak terlalu signifikan,” jelas Ari.
Kenaikan Harga BBM
Selain dampak efisiensi anggaran, jelas Ari, pihaknya juga menghadapi kenaikan harga material setelah kontrak pekerjaan ditandatangani akibat kenaikan harga BBM.
Ia mencontohkan kenaikan harga solar yang sebelumnya sekitar Rp 17.000 per liter menjadi Rp 33.000 hingga Rp 34.000 per liter. Harga besi juga meningkat dari sekitar Rp 11.000 menjadi Rp 20.000-an.
Kenaikan tersebut, jelas Ari, sangat berpengaruh terhadap biaya pelaksanaan pekerjaan.
Untuk itu, pihaknya telah mengajukan persoalan tersebut kepada Direktorat Kepatuhan Internal Kementerian PU di Jakarta serta berkoordinasi dengan Kementerian Keuangan untuk mencari mekanisme penanganannya.
Pengajuan dilakukan berdasarkan analisis harga yang disusun kontraktor selaku penyedia jasa dengan membandingkan harga saat mengajukan penawaran dan harga setelah kontrak ditandatangani. Setelah melakukan pengecekan kembali, BBWS Nusa Tenggara II meneruskan dokumen penyedia jasa tersebut ke pemerintah pusat.
“Jadi kita mendapatkan arahan dari Jakarta, kemudian kita menyampaikan ke rekanan penyedia jasa untuk mengkalkulasi, lalu kita kembalikan ke Jakarta untuk dianalisa,” ujar Ari.
Ari mengatakan, ada mekanisme atau ketentuan pengajuan penambahan pembayaran yang dialokasikan pada tahun anggaran 2027.
“Jadi kita sudah mengajukan hal tersebut, baik yang di Flores maupun di Timor, yang di Malaka, tapi prosedurnya masih di Jakarta. Karena itu dikumpulkan se-Indonesia. Tidak hanya kita di NTT,” katanya.
Saat ini, realisasi fisik pekerjaan rehabilitasi DI Mena di TTU mencapai sekitar 44-45 persen. Sedangkan realisasi fisik pekerjaan rehabilitasi DI Nggorang Sub DI Wae Dongkong di Kabupaten Manggarai Barat telah mencapai sekitar 50 persen.
Ari mengatakan, salah satu kendala awal dalam pelaksanaan pekerjaan di DI Mena adalah aktivitas masyarakat yang masih melakukan kegiatan tanam di area pekerjaan.
Ia berharap masyarakat memberikan dukungan terhadap pelaksanaan rehabilitasi jaringan irigasi tersebut. Menurutnya, manfaat rehabilitasi tidak hanya dirasakan untuk kebutuhan saat ini, tetapi juga untuk menjamin ketersediaan air pada musim tanam berikutnya.
“Ketika jaringan irigasinya sudah baik, pada musim tanam selanjutnya ketersediaan air akan lebih terjamin. Air dialirkan dari bendung sampai di sawah petani,” katanya.
Sebelumnya diberitakan, BBWS Nusa Tenggara II pada tahun 2026 merehabilitasi jaringan irigasi di dua kabupaten di Provinsi NTT.
Kedua jaringan irigasi tersebut, yakni jaringan irigasi DI Mena di Kabupaten TTU, dan DI Nggorang Sub DI Wae Dongkong di Kabupaten Manggarai Barat.
Jaringan irigasi DI Mena di Kabupaten TTU akan mengairi lahan pertanian seluas sekitar 820 hektare.
Pekerjaan tersebut dilaksanakan kontraktor PT Widya Rahmat Karya dengan nilai kontrak Rp 30,9 miliar dari pagu anggaran Rp 31 miliar.
Sedangkan pekerjaan rehabilitasi bendung dan jaringan irigasi DI Nggorang Sub DI Wae Dongkong di Kabupaten Manggarai Barat dikerjakan CV Kemuning Jaya Mandiri dengan nilai kontrak sekitar Rp 14 miliar. Jaringan irigasi yang direhabilitasi ini sepanjang 5,32 kilometer dan diharapkan dapat mengairi lahan persawahan sekitar 763,5 hektare. (kas)
Komentar