WKN.COM, KUPANG – Komisi V DPR RI mendukung rencana BPJN NTT untuk melanjutkan pembangunan Jalan Lintas Utara Pulau Flores ruas Labuan Bajo, Kabupaten Manggarai Barat, hingga Kedindi, Kabupaten Manggarai.
Dukungan Komisi V DPR RI itu disampaikan kembali oleh Kepala Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Nusa Tenggara Timur (BPJN NTT), Janto Mangiri, SE, ST, M.Sc., saat ditemui di kantornya, Rabu (5/8/2026).
Janto yang didampingi Kasi Pembangunan Jalan dan Jembatan, Wilhelmus Sugu Djawa, S.T, M.T; Kasi Preservasi, Rofinus Ngilo, S.T; Kasi Keterpaduan Pembangunan Infrastruktur Jalan, Mahmah Dian Mahendra, S.T., M.T, menjelaskan, pembangunan Jalan Lintas Utara Flores dari Labuan Bajo-Kedindi merupakan lanjutan dari pekerjaan yang sudah dilakukan tahun 2015.
Secara keseluruhan, panjang ruas jalan Labuan Bajo-Kedindi mencapai sekitar 141 kilometer. Hingga kini, jalan yang telah beraspal baru sekitar 53 kilometer, sementara sisanya masih membutuhkan penanganan.
Saat ini status ruas Labuan Bajo-Kedindi masih merupakan jalan nonstatus sehingga memerlukan dukungan kebijakan pemerintah pusat untuk percepatan pembangunannya.
Janto menjelaskan, dalam pertemuan dengan Komisi V DPR RI saat kunjungan kerja ke Labuan Bajo pada 22 Juli 2026, BPJN NTT memaparkan program pembangunan Jalan Lintas Utara Flores yang menjadi salah satu prioritas peningkatan konektivitas di Pulau Flores.
Program pembangunan Jalan Lintas Utara Flores tersebut mendapat respon positif dari Komisi V DPR RI maupun Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat.
“Saat itu kami menyampaikan program pembangunan Jalan Lintas Utara Flores mulai dari Labuan Bajo sampai Kedindi. Apa yang kami sampaikan didukung oleh Komisi V DPR RI dan Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat,” ujar Janto.
Dijelaskannya, BPJN NTT telah menyiapkan desain sepanjang 14 kilometer untuk ruas Labuan Bajo-Kedindi. Dari total panjang tersebut, sekitar 10 kilometer berada di wilayah Kabupaten Manggarai Barat dan 4 kilometer berada di wilayah Kabupaten Manggarai.
Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat, jelas Janto, juga telah mengusulkan proyek tersebut agar masuk dalam Program Instruksi Presiden Jalan Daerah (IJD) Tahun 2026.
Usulan awal dari Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat adalah pembangunan sepanjang 10 kilometer dengan kebutuhan anggaran sekitar Rp 80 miliar.
Namun, mengingat keterbatasan waktu pelaksanaan pada tahun anggaran berjalan, BPJN NTT masih melakukan evaluasi terhadap target pekerjaan.
“Dengan waktu yang ada, kemungkinan tidak sampai 10 kilometer. Saat ini sedang kami exercise, mungkin sekitar 3 kilometer yang bisa dikerjakan tahun ini, anggarannya disesuaikan,” jelasnya.
Janto mengatakan, BPJN NTT telah mengajukan usulan pembiayaan kepada Kementerian Pekerjaan Umum untuk pekerjaan lanjutan ruas jalan tersebut.
Saat ini BPJN NTT terus berkoordinasi dengan Kementerian PU untuk memastikan skema pembiayaan yang akan digunakan, apakah dimungkinkan melalui Program IJD atau pembiayaan pinjaman (loan).
Ia berharap pembangunan ruas jalan tersebut dapat mulai dikerjakan pada tahun 2026.
“Harapannya pembangunan Jalan Lintas Utara Flores segera dimulai tahun 2026. Kalau mendapatkan slot di Program IJD, pekerjaan bisa dilakukan secara bertahap,” katanya.
Mengenai antisipasi pelaksanaan Program Inpres Jalan Daerah (IJD) tahun 2026, Janto mengatakan hingga saat ini pihaknya masih menunggu keputusan dari pemerintah pusat.
“Kami berharap Program IJD Tahun 2026 segera ditetapkan sehingga waktu pelaksanaan pekerjaan cukup panjang sebelum memasuki musim hujan. Saya kira itu saja,” harapnya. (kas)
Komentar