WKN.COM, KUPANG – Dewan Pengurus Daerah Himpunan Pengembangan Jalan Indonesia Provinsi Nusa Tenggara Timur (DPD HPJI NTT) berencana menggelar webinar yang membahas berbagai isu terkini terkait jalan dan jembatan.
Salah satu pengurus DPD HPJI NTT, Andria Muharami Fitra, ST, M.Eng.Sc, kepada wartakonstruksintt.com di Kupang, Kamis (4/6/2026), menjelaskan, kegiatan webinar menjadi program awal yang akan dijalankan pengurus baru HPJI NTT setelah terbentuk melalui Rapat Umum Daerah (RUD) V pada 13 Maret 2026 di Labuan Bajo, Manggarai Barat.
“Untuk tahun ini kita akan coba mulai dari webinar dulu. Jadi kita akan siapkan webinar terkait dengan isu-isu terkini mengenai jalan dan jembatan,” kata Andria yang sehari-hari menjabat Kepala Satuan Kerja Perencanaan dan Pengawasan Jalan Nasional (Kasatker P2JN) pada BPJN NTT ini.
Menurutnya, ada banyak usulan tema yang masuk untuk dibahas dalam webinar tersebut. Namun, pihaknya masih merumuskan tema yang paling relevan atau paling praktis bagi para pelaku di lapangan.
“Ada banyak sekali tema yang masuk terkait webinar ini. Tapi intinya kita coba rumuskan dulu apa yang paling relevan, apa yang paling praktis untuk di lapangan, itu yang nantinya akan jadi tema untuk webinar tahun ini,” ujarnya.
Andria menjelaskan, pelaksanaan webinar semacam ini sudah banyak dilakukan oleh DPD HPJI di daerah lain. Karena itu, DPD HPJI NTT ingin mulai mengaktifkan kegiatan serupa sebagai wadah berbagi pengetahuan dan pengalaman bagi para pemangku kepentingan di sektor jalan dan jembatan.
Selain membahas isu teknis terkini, webinar juga akan mengangkat tema peningkatan mutu pekerjaan konstruksi melalui kegiatan pelatihan.
Menurut Andria, kegiatan tersebut tidak hanya melibatkan unsur ke-PU-an, tetapi juga konsultan dan kontraktor yang berkaitan dengan pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan.
“HPJI ini kan tidak hanya PU saja, tapi konsultan dan kontraktor juga akan kita undang untuk dilibatkan. Jadi semua yang berkepentingan terkait dengan jalan dan jembatan,” katanya.
Salah satu materi yang direncanakan adalah penyegaran terkait spesifikasi terbaru yang mulai digunakan pada tahun 2025. Sebelumnya, acuan yang digunakan adalah spesifikasi tahun 2018 sehingga terdapat sejumlah perubahan yang perlu dipahami bersama oleh para pelaksana di lapangan.
“Nah itu yang akan kita coba sounding. Karena sekarang spesifikasi yang digunakan adalah tahun 2025, sebelumnya yang digunakan tahun 2018. Ada beberapa perbedaan di sana,” jelasnya.
Selain itu, webinar juga akan membahas pengendalian mutu pekerjaan konstruksi. Andria menjelaskan, dalam pelaksanaan proyek terdapat dua aspek penting, yakni quality control yang menjadi tanggung jawab penyedia jasa atau kontraktor, serta quality assurance yang dilaksanakan oleh konsultan supervisi.
“Keduanya ini harus kita dudukkan bersama agar tahu di mana ranahnya masing-masing,” ujarnya.
Terkait program sertifikasi, Andria mengatakan hal tersebut memang menjadi salah satu tugas organisasi HPJI. Namun, pelaksanaannya belum menjadi prioritas dalam waktu dekat karena kepengurusan baru masih melakukan konsolidasi internal dan koordinasi dengan pengurus pusat.
“Yang paling dekat ini kita akan menyelenggarakan webinar dulu sambil kita mengumpulkan dan konsolidasi seluruh anggota HPJI di NTT. Langkah berikutnya baru sertifikasi menjadi salah satu lingkup tugas dari HPJI,” katanya.
Ia menambahkan, pelaksanaan sertifikasi membutuhkan sejumlah persyaratan dan mekanisme yang harus dipenuhi sehingga memerlukan koordinasi lebih lanjut dengan pengurus pusat.
Diketahui, Kepala BPJN NTT, Janto Mangiri, SE, ST, M.Sc, terpilih secara aklamasi sebagai Ketua DPD HPJI NTT periode 2026–2030 dalam Rapat Umum Daerah (RUD) V yang berlangsung secara hybrid di Labuan Bajo, Kabupaten Manggarai Barat, pada 13 Maret 2026. (kas)
Komentar