Membangun Rumah atau Membangun Kehidupan?

* Refleksi tentang Arah Pembangunan Nusa Tenggara Timur

Oleh: Piter Djami Rebo, Pensiun PNS Pekerjaan Umum

WKN.COM – PERNYATAAN Gubernur Nusa Tenggara Timur (NTT) bahwa provinsi ini memperoleh alokasi sekitar 22.000 unit rumah layak huni merupakan kabar yang menggembirakan. Program tersebut menunjukkan keberpihakan pemerintah kepada masyarakat yang selama ini masih tinggal di rumah yang belum memenuhi standar kelayakan.

Saya juga mengapresiasi arahan Gubernur kepada para Kepala OPD yang menyebut mereka sebagai “Jenderal Lapangan.” Menurut saya, ungkapan ini bukan sekadar slogan, melainkan sebuah filosofi kepemimpinan.

Seorang Jenderal Lapangan bukan hanya pandai menyusun rencana di balik meja, tetapi hadir di lapangan untuk memastikan bahwa setiap kebijakan benar-benar terlaksana dan manfaatnya dirasakan oleh masyarakat.

Pemikiran tersebut memiliki semangat yang sejalan dengan pandangan Prof. Rhenald Kasali mengenai pentingnya kepemimpinan yang berorientasi pada eksekusi (execution).

Banyak bangsa dan daerah tidak kekurangan gagasan, regulasi, maupun program. Yang sering menjadi kelemahan justru kemampuan mengeksekusi kebijakan secara konsisten hingga menghasilkan perubahan nyata.

Dalam konteks NTT, semangat “Jenderal Lapangan” menjadi sangat relevan.

Masyarakat tidak menilai pemerintah dari banyaknya rapat, dokumen perencanaan, atau kegiatan seremonial, tetapi dari perubahan yang mereka rasakan dalam kehidupan sehari-hari.

Namun demikian, saya berharap pembangunan di NTT tidak hanya berorientasi pada penyediaan rumah layak huni. Rumah memang merupakan kebutuhan dasar manusia dan menjadi simbol meningkatnya kualitas hidup. Akan tetapi, rumah yang baik belum tentu menghapus kemiskinan apabila penghuninya masih kesulitan memperoleh air, pangan, dan pendapatan yang memadai.

Kemiskinan adalah persoalan multidimensi. Oleh sebab itu, strategi penanggulangannya juga harus bersifat terpadu. Rumah, air, pangan, pendidikan, kesehatan, dan kesempatan berusaha harus dipandang sebagai satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan.

Bagi NTT, saya meyakini bahwa air merupakan fondasi utama pembangunan. Tanpa air, pertanian tidak berkembang. Tanpa pertanian yang produktif, pendapatan masyarakat sulit meningkat. Tanpa peningkatan pendapatan, kemiskinan akan terus berulang dari satu generasi ke generasi berikutnya.

Karena itu, pembangunan NTT perlu dibangun di atas satu mata rantai pembangunan yang utuh: Air → Pangan → Pendapatan → Kesejahteraan → Rumah Layak Huni.

Rumah yang layak bukanlah titik awal pembangunan, melainkan salah satu hasil dari meningkatnya kesejahteraan masyarakat.

Dalam perspektif tersebut, investasi pemerintah pada sektor sumber daya air menjadi sangat strategis. Selama ini investasi lebih banyak diarahkan pada pembangunan waduk dan jaringan irigasi. Kebijakan tersebut memang mampu meningkatkan produksi pertanian pada kawasan tertentu.

Namun, kondisi NTT berbeda dengan Pulau Jawa. Lahan sawah beririgasi relatif terbatas, sedangkan sebagian besar wilayah merupakan lahan kering. Artinya, manfaat pembangunan waduk dan jaringan irigasi cenderung terkonsentrasi pada kawasan tertentu, sementara sebagian besar masyarakat yang mengelola lahan kering belum memperoleh manfaat yang sebanding.

Di sinilah pentingnya melakukan reorientasi kebijakan investasi sumber daya air. Selain pembangunan waduk yang memang diperlukan untuk fungsi strategis, investasi pada embung, panen air hujan, konservasi daerah aliran sungai, irigasi hemat air, dan pengembangan pertanian lahan kering perlu memperoleh perhatian yang lebih besar.

Pendekatan tersebut bukan hanya bertujuan meningkatkan produksi pangan, tetapi juga memperluas pemerataan manfaat pembangunan. Dengan demikian, investasi pemerintah tidak hanya meningkatkan hasil pertanian, tetapi juga mengurangi kesenjangan pendapatan antara masyarakat yang memiliki lahan beririgasi dan masyarakat yang mengusahakan lahan kering.

Keberhasilan pembangunan seharusnya tidak hanya diukur dari jumlah waduk, panjang saluran irigasi, atau banyaknya rumah yang dibangun.

Ukuran keberhasilan yang sesungguhnya adalah meningkatnya pendapatan masyarakat, berkurangnya angka kemiskinan, membaiknya ketahanan pangan, meningkatnya ketahanan air, dan semakin meratanya kesejahteraan.

Semangat “Jenderal Lapangan” hendaknya diwujudkan dalam kerja lintas sektor. Kepala OPD tidak hanya menjadi pelaksana program di instansinya masing-masing, tetapi menjadi penggerak kolaborasi yang mampu memastikan bahwa setiap kebijakan saling mendukung dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat.

NTT sesungguhnya tidak kekurangan potensi. NTT juga tidak kekurangan program pembangunan. Yang dibutuhkan adalah kepemimpinan yang mampu menghubungkan perencanaan dengan pelaksanaan, mengubah anggaran menjadi hasil, dan mengubah kebijakan menjadi kesejahteraan rakyat.

Harapan kita bersama adalah agar setiap rupiah investasi pemerintah benar-benar menghasilkan manfaat yang luas bagi masyarakat. Membangun rumah adalah sebuah pencapaian yang patut diapresiasi. Namun, membangun kehidupan yang produktif, mandiri, dan bermartabat adalah tujuan pembangunan yang sesungguhnya.

Apabila ketahanan air menjadi fondasi, ketahanan pangan menjadi penggerak, dan kesejahteraan masyarakat menjadi orientasi, maka Nusa Tenggara Timur akan memiliki jalan yang lebih kokoh menuju masa depan yang adil, maju, dan berkelanjutan.

“Pembangunan bukan sekadar membangun infrastruktur. Pembangunan adalah menghadirkan harapan, membuka kesempatan, dan memastikan setiap keluarga memiliki air, pangan, pekerjaan, serta kehidupan yang bermartabat.” Ayoo Bangun NTT. (*)