Oleh: Ir. Piter Djami Rebo, M.Si
Pensiunan/Mantan Birokrat PU NTT
WKN.COM – SEBAGAI warga masyarakat NTT, saya menyimak dengan cermat unggahan Pak Gubernur Melki Laka Lena pada lamam Fb beliau, terkait pertemuan beliau dengan Ombudsman RI.
Satu kalimat beliau yang sangat menarik perhatian saya adalah: “Kalau pelayanan masih bikin rakyat menunggu, berarti masih ada yang harus kita benahi.”
Ini adalah sebuah komitmen politik (political will) yang sangat menyejukkan.
Pernyataan ini menegaskan tekad pemerintah untuk hadir dan berpihak pada rakyat.
Namun, sebagai masyarakat yang merindukan perubahan nyata, kita tentu berharap niat mulia ini tidak berhenti sebagai slogan indah belaka, melainkan benar-benar diwujudnyatakan dalam tindakan aksi nyata di lapangan.
Pertanyaannya kemudian: Bagaimana caranya agar rakyat tidak lagi dibuat “menunggu tanpa kepastian”?
Jawabannya adalah dengan menetapkan Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang jelas, transparan, dan terukur di setiap unit layanan publik di NTT.
Masyarakat perlu memahami bahwa pelayanan publik itu bukan sekadar kemauan baik atau “keramahan” petugas.
Pelayanan publik adalah HAK rakyat dan KEWAJIBAN pemerintah. Agar hak dan kewajiban ini seimbang, harus ada ukuran yang jelas. Tanpa indikator yang terukur, batas antara “pelayanan yang cepat” dan “pelayanan yang lambat” akan selalu kabur.
Sebagai gambaran sederhana, mari kita lihat beberapa sektor vital yang menyentuh hidup kita sehari-hari:
– Jalan dan Transportasi Publik: Indikator layanannya bukan cuma jalan itu dibangun, tapi berapa waktu tempuh rata-rata antardaerah, bagaimana tingkat kemulusan jalannya, dan sejauh mana jaminan keselamatannya. Jika ada jalan berlubang atau rusak yang membahayakan, harus ada SPM response time—misalnya, maksimal 3×24 jam setelah dilaporkan masyarakat, tim dinas terkait sudah turun menangani.
– Pelayanan Air Minum: SPM tidak hanya soal airnya mengalir, tapi kepastian debit/volume air, berapa jam dalam sehari air mengalir, serta jaminan kualitas fisik air yang bersih.
– Data Kemiskinan dan Bantuan Sosial: Harus ada kepastian berapa lama proses verifikasi data kelayakan penerima bantuan, serta transparansi jadwal pemutakhiran data di tingkat desa/kelurahan.
Prinsip utamanya hanya ada tiga:
Transparan: Standar waktu, biaya, dan prosedurnya dipajang secara terbuka agar masyarakat tahu haknya.
Terukur: Diukur dengan angka dan waktu yang pasti, bukan sekadar “sedang diproses”.
Ada Konsekuensi: Jika standar layanan tidak terpenuhi, harus ada mekanisme komplain yang jelas dan tindakan korektif yang nyata dari pimpinan instansi.
Kita patut mendukung penuh langkah Pemprov NTT yang terus berbenah dan bergandengan tangan dengan Ombudsman RI. Pertemuan tersebut adalah titik awal yang baik. Langkah krusial berikutnya adalah menuangkan komitmen tersebut ke dalam regulasi SPM yang tegas dan dapat diawasi bersama oleh publik.
Sebab, pemerintah yang benar-benar “melayani dengan hati” adalah pemerintah yang berani memberikan kepastian hak dan kualitas layanan kepada rakyatnya.
Mari bersama kita kawal dan bangun NTT yang lebih baik! #AyoBangunNTT# (*)
Komentar