Oleh: Piter Djami Rebo
Mantan Birokrasi Pemprov NTT
WKN.COM – PERNYATAAN Gubernur NTT, Melki Laka Lena, saat meluncurkan Selai Kacang Tuadale dan Cookies Tuadale di Desa Lifuleo, Kabupaten Kupang, 11 Agustus 2026, menarik untuk kita renungkan lebih jauh.
Pesannya jelas: desa jangan hanya menjadi tempat mengambil bahan mentah, tetapi harus menjadi tempat lahirnya produk, usaha, dan masa depan.
Gagasan One Village One Product (OVOP) merupakan langkah strategis untuk mengubah potensi lokal menjadi kekuatan ekonomi masyarakat. Namun, menurut saya, keberhasilan OVOP tidak cukup hanya dengan menyediakan modal, termasuk intervensi Rp 100 juta bagi desa yang memiliki produk unggulan.
Modal harus menjadi modal yang hidup: bahan baku diolah menjadi produk, produk dikembangkan menjadi usaha, usaha menghasilkan keuntungan, dan keuntungan kembali menjadi modal untuk mengembangkan usaha serta menciptakan lapangan kerja.
Di sinilah pendidikan vokasi memiliki peran yang sangat penting.
OVOP seharusnya menjadi tantangan bagi SMK, perguruan tinggi vokasi, dan lembaga pendidikan keterampilan di NTT untuk menata kembali kurikulumnya agar semakin dekat dengan potensi ekonomi daerah dan kebutuhan dunia kerja.
Siswa SMK Tata Boga, misalnya, jangan hanya belajar memasak di ruang praktik. Mereka perlu belajar bagaimana mengolah bahan lokal menjadi produk bernilai ekonomi, memahami keamanan pangan, pengemasan, standardisasi, perizinan, branding, pemasaran digital, pembukuan, hingga membangun usaha.
Dengan demikian, pendidikan vokasi tidak hanya menghasilkan pencari kerja, tetapi juga pencipta lapangan kerja.
Kita juga perlu melakukan refleksi terhadap kondisi di Kota Kupang. Dalam bidang kuliner, misalnya, cukup banyak usaha yang berkembang dan pelakunya berasal dari luar NTT.
Hal ini tentu bukan persoalan asal daerah. Justru fenomena tersebut harus menjadi cermin dan tantangan bagi masyarakat NTT.
Mengapa kita memiliki bahan baku, kekayaan pangan lokal, budaya dan cita rasa yang begitu beragam, tetapi belum cukup banyak melahirkan produk dan pengusaha lokal yang mampu menguasai pasar?
Karena itu, OVOP perlu dibangun sebagai sebuah ekosistem, bukan sekadar program bantuan.
Desa menyediakan potensi dan bahan baku. Pendidikan vokasi menyediakan keterampilan dan inovasi. Pemerintah memberikan kebijakan, pendampingan, akses perizinan dan pasar. Dunia usaha membuka jaringan pemasaran. Masyarakat menjadi pelaku utama.
Jika ekosistem ini berjalan, maka kita dapat mengubah paradigma pembangunan: dari menjual bahan mentah menjadi menjual nilai tambah; dari mencari pekerjaan menjadi menciptakan pekerjaan; dan dari menjadi pasar produk luar menjadi produsen yang mampu memasuki pasar nasional.
Saya menyambut baik gagasan OVOP ini. Namun, saya berharap gerakan tersebut sekaligus menjadi momentum untuk mereformasi orientasi pendidikan vokasi NTT agar lebih berbasis potensi lokal, kewirausahaan, dan kebutuhan dunia usaha.
Sebab, masa depan NTT tidak hanya ditentukan oleh banyaknya sumber daya yang kita miliki, tetapi oleh kemampuan kita mengolah sumber daya tersebut menjadi produk, usaha, lapangan kerja, dan kesejahteraan bagi masyarakat NTT. “Ayoo Bangun NTT,” (*)
Komentar