WKN.COM, KUPANG – Perum Bulog Kantor Wilayah Nusa Tenggara Timur (Kanwil NTT) terus memperkuat penyaluran beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) sebagai upaya menjaga ketersediaan dan keterjangkauan beras bagi masyarakat di wilayah NTT.
Selama Agustus 2026, Bulog NTT telah menyalurkan sebanyak 3.915 ton beras SPHP melalui berbagai saluran distribusi, termasuk pasar dan jaringan ritel di sejumlah wilayah Nusa Tenggara Timur (NTT).
Pemimpin Perum Bulog Kanwil NTT, Arrahim K. Kanam, mengatakan, penyaluran tersebut merupakan bagian dari upaya Bulog NTT memastikan masyarakat tetap memperoleh beras dengan pasokan yang memadai.
“Bulog NTT terus memastikan beras SPHP tersedia dan tersalurkan kepada masyarakat. Kami mengoptimalkan penyaluran ke pasar dan ritel agar pasokan tetap tercukupi serta masyarakat dapat memperoleh beras dengan mudah sesuai ketentuan yang berlaku,” ujar Arrahim K. Kanam dalam rilisnya yang diterima wartakonstruksintt.com, Sabtu (5/9/2026).

Ia menjelaskan, secara kumulatif sejak Januari hingga September 2026, Bulog NTT telah menyalurkan 21.676 ton beras SPHP ke pasar-pasar di seluruh NTT.
Penyaluran dilakukan secara berkelanjutan melalui saluran distribusi yang telah ditetapkan agar beras SPHP dapat menjangkau masyarakat secara lebih luas serta mendukung stabilitas pasokan di tingkat konsumen.
Selain memastikan kelancaran distribusi, Bulog NTT juga terus memantau perkembangan kebutuhan dan penyaluran beras di berbagai kabupaten/kota.
Koordinasi dengan pemerintah daerah, pelaku pasar, jaringan ritel, serta pemangku kepentingan terkait terus diperkuat guna mendukung efektivitas program SPHP sekaligus menjaga stabilitas pasokan dan harga beras di NTT.
Bulog NTT menegaskan komitmennya untuk terus hadir dalam menjaga ketersediaan pangan bagi masyarakat. Dengan stok yang tersedia dan penyaluran SPHP yang terus berjalan, Bulog NTT akan terus mengoptimalkan distribusi beras ke pasar dan jaringan ritel.
Langkah tersebut dilakukan sebagai bagian dari upaya menjaga ketersediaan, keterjangkauan, dan stabilitas pangan bagi masyarakat di seluruh wilayah Nusa Tenggara Timur (NTT). (*/kas)

Komentar